Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan SKKNI

7

Pelatihan SKKNI  dilaksanakan tanggal  18 Februari 2013 oleh Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Bapak.  Kunjung Masehat, SH, MM . dalam sambutannya beliau menyampaikan penghargaan kepada saudara, terutama para peserta bimbingan teknis yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini guna memahami, mendalami dan mengali informasi berkaitan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Era globalisasi dalam lingkup perdagangan bebas dan antar negara, membawa dampak ganda, yaitu di satu sisi membuka kesempatan kerja yang seluas – luasnya, dan di sisi yang lain membawa persaingan yang semakin ketat dan tajam dalam memperoleh kesempatan kerja, dalam kondisi yang sedemikian hanya tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten yang mampu bersaing dan dapat mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia di berbagai sector / lapangan usaha.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ( SKKNI ) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional, selian itu dengan adanya SKKNI terjadi suatu hubungan timbal balik antar dunia usaha dengan lembaga diklat yaitu bagi dunia industri, mereka harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan guna menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedang pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagaian acuan dalam merumuskan kebjakan dalam pengembangan SDM secara makro.

Melihat betapa penting keguanaan dari SKKNI seperti tersebut di atas, maka pemerintah dalam hal ini Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan suatu dorongan kepada sektor – sektor agar mempunyai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang berhubungan dengan lapangan usahannya

Untuk hal ini maka diperlukan adanya bimbingan teknis yang terkait dengan penyusunan SKKNI untuk menghasilkan tenaga penyusun Standar.

Dengan terbimbinganya tenaga penyusun SKKNI yang berasal dari setiap kementerian teknis, berarti tongkat estafet pertama sudah kami serahkan kepada suadara sebagai peserta bimbingan teknsi untuk selanjutnya tongkat tersebut diteruskan kepada pemegang tongkat berikutnya, sehingga pada gilirannya nanti tenaga penyusun SKKNI akan menyebar secara luas di berbagai instansi baik pemerintah, swasta maupun perusahaan yang mengelola menyelenggarakan pelatihan kerja

6

MATERI YANG DIBAWAKAN NARASUMBER

PENYAJI PERTAMA, Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Rencana Induk Pengembangan SKKNI, yang selanjutnya disebut RIP SKKNI adalah dokumen recana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI. Verifikasi SKKNI prores penilaian kesesuaian rancangan dan proses dari suatu perumusan SKKNI terhadap ketentuan dan/ atau acuan yang telah ditetapkan. Regional Model Competency Standard yang selanjutnya disingkat RMCS adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang atau jasa.

Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian / lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu, sedangkan Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh instansi teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelembagaan pengembangan standar kompetensi terdiri dari atas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Instansi Teknis, Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus  SKKNI dan Tim Verifikasi SKKNI.

  1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memiliki peran dan fungsi :
    1. Pembinaan umum dan teknis pengembangan SKKNI secara nasional
    2. Penetapan norma dan kebijakan nasional pengembangan SKKNI
    3. Pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan SKKNI di Sektor atau lapangan usaha, dan
    4. Penetapan SKKNI
  2. Instansi Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing – masing , meleiputi :

1  Pengembangan SKKNI

2  Koordinasi dan fasilitasi pengembangan SKKNI

3  Penetapan Pemberlakuan SKKNI, dan

4  Pembentukan Komite Standar Kompetensi

  1. Komite Standar Kompetensi Sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing – masing, meliputi :
    1. Penyusun RIP SKKNI
    2. Pembentukan TIM Perumus dan TIM Verifikasi SKKNI
    3. Penilaian usaha penyusunan SKKNI
    4. Pengembangan SKKNI
    5. Penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi Rancangan SKKNI dan
    6. Pemantauan dan Kaji Ulang SKKNI

D. Tim perumus SKKNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat ad hoc, dibentuk oleh Komite Standar Kompetensi dengan tugas :

  1. Menyusun Rancangan SKKNI di Sektor atau lapangan usaha masing – masing, dan
  2. Melakukan kaji ulang Rancangan SKKNI

PENYAJI KE – DUA, Tata cara penetapan SKKNI

Rancangan SKKNI yang akan ditetapkan sebagai SKKNI harus memenuhi prinsip :

  1. Revelan dengan kebutuhan dunia usaha atau industry di masing – masing sektor atau lapangan usaha
  2. Valid terhadap acuan dan / atau pembanding yang sah,
  3. Aseptabel oleh para pemangku kepentingan,
  4. Fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, dan
  5. Mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/ atau disertakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional

Rancangan SKKNI yang akan ditetapkan sebagai SKKNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi ketentuan :

  1. Berisi rumusan tentang kompetensi tugas, kompetensi manajemen tugas, kompetensi menghadapi keadaan darurat dan kompentensi menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, termasuk tanggung jawab dan bekerja sama dengan orang lain,
  2. Mencerminkan pekerjaan yang realistic berlaku di tempat kerja secara umum di sektor atau lapangan usaha tertentu
  3. Dirumuskan dengan orientasi hasil kerja ( outcomes ) dan
  4. Dirumuskan secara terukur dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penggunaan SKKNI
  5. Penyusunan SKKNI di setiap sektor atau lapangan usaha mengacu pada peta kompetensi yang disusun dalam RIP SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan
  6. Penyusunan SKKNI dan Pemetaan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mengacu pada RMCS

 

Tata cara penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Sistematika Penulisan SKKNI diantara yaitu :

  1. Latar belakang, berisi latar belakang kategori dengan isi SKKNI, uraian proses perumusan serta hasil pemetaan unit kompetensi berdasarkan kategori atau golongan
  2. Pengertian, memberikan penjelasan tentang pengertian – pengertian yang bersifat teknis subtantif yang terkait dengan unit – unit kompetensi
  3. Penggunaan SKKNI, memberikan penjelasan tentang pemanfaatan SKKNI pada lembaga pendidikan atau pelatihan, lembaga Sertifikasi Profesi dan Industri
  4. Komite Standar Kompetensi, berisi daftar atau susunan komite standar kompetensi yang dibentuk oleh Instansi Teknis serta susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi yang dbentuk oleh komite Standar Kompetensi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

  1. Pemetaan dan kemesan standar kompetensi, berisi peta kompetensi dan pengemasan standar kompetensi berdasarkan kualifikasi, jabatan atau okupasi dan kluster
  2. Daftar unit kompetensi, berisi daftar dan uraian setiap unit kompetensi
  3. Uraian unit kompetensi

 

PENYAJI KETIGA, Pemetaan SKKNI

Pemetaan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat ( 2 ) disusun dalam susunan fungsi pekerjaan yang mencakupi :

  1. Tujuan utama ( main purpose )
  2. Fungsi kunci ( key function ) dari tujuan utama ( main purpose )
  3. Fungsi utama ( major function ) dari fungsi kunci ( key function ) dan,
  4. Fungsi dasar ( basic function ) dari fungsi utama ( major function )

Dari lapangan usaha pada klasifikasi kategori, golongan pokok, golongan atau sub golongan usaha tertentu

Acuan Norminatif yang harus diketahui mengenai tata laksana Pemetaan SKKNI diantara nya :

  1. UU. No 13 / 2003 tentang Ketenagakerjaan
  2. UU. No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
  3. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja Nasional
  4. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 8 Tahun 2012 tentang Tata cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
  6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia
  7. Regional Model Competency Standards Guide Line

8

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

  1. Kerangka Kualifikasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang terdapat menyandingkan, menyertakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor
  2. KKNI merupakan “ Kiblat “ pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia, baik yang dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja.

Tiga Pilar Utama Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi :

  1. KKNI/ SKKNI
  2. Diklat Kompetensi
  3. Sertifikasi Kompetensi Kerja ( BNSP – LSP )

Komponen Kompetensi dibagi menjadi 3 anataranya

  1. Knowledge, Kemampuan Memahami, menganalisa dan mengintegrasikan fakta dan informasi yang berkaitan dengan aspek teknsi pekerjaan
  2. Skill, Kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan kinerja yang ditetapkan secara akurat, konsisten dan ekonomis
  3. Attiude, Kemampuan untuk menanpilkan sikap dan tingkat laku yang impresif terhadap orang lain/ pelanggan, dalam melaksanakan tugasnya

Standard Kompetensi, Rumusan tentang kemampuan dan kinerja yang meliputi :

  1. Apa yang diharapkan dapat dikerjakan oleh seseorang
  2. Sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang
  3. Bagaimana mengukur/ membuktikan bahwa seseorang telah mencapai kinerja yang diharapkan

Pelatihan Bimbingan Teknis Penyusunan SKKNI oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan ditutup pada tanggal 22 Februari 2013 oleh Bpk.  Muchtar Ajiz di hadapan Peserta Pelatihan

9

Ditulis oleh : Roswanto, SE – Pusdiklat PB BNPB

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s