Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender ( PPRG )

Pembukaan Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender ( PPRG )  yang diselenggarakan di Hotel Alila pada tanggal 18 s.d 19 April 2013 Kemeneterian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu, Drg. Ida S Wulan  dalam sambutan beliau bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan negara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, pengarusutamaan gender  ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah. Sehingga dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melakukan Kerjasama antar Kementerian / Lembaga, dengan terwujudnya kerjasama antar kementerian ( MOU ) ini dapat mengresponsifkan gender dalam penanggulangan bencana guna mengefektifkan dan mengoptimalkan gender dalam penanggulangan bencana.

 MATERI YANG DIBERIKAN BERUPA :

 PEMAHAMAN KONSEP GENDER

Konsep Gender

Gender adalah perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, perilaku dan tempat beraktivitas  dari perempuan atau laki-laki yang dibentuk atau dikonstruksi secara sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat. Peran, fungsi, tanggung jawab, perilaku dalam relasi gender merupakan bentukan masyarakat, yang sesungguhnya  dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Peran gender dapat berbeda  antar daerah dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, sedangkan perbedaan seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis, merupakan kodrat yang menetap tidak dapat berubah sepanjang zaman. Perbedaan gender tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkan kesenjangan, ketidakadilan atau diskriminasi pada perempuan atau laki-laki.

Akan tetapi kenyataannya pembedaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan. Dengan perbedaan gender dapat

identifikasi_

terjadi marginalisasi atau peminggiran/ pemiskinan terhadap perempuan atau laki-laki, subordinasi  (terjadi bila salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting), stereotype  (pelabelan atau penandaan pada perempuan atau laki-laki akan peran atau sifat tertentu misalnya perempuan lemah dan emosional sedangkan laki-laki kuat dan rasional). Keadaan lain adalah terjadinya kekerasan dan beban kerja ganda yang sering dialami perempuan. Dalam hal ini perempuan diperankan dalam ranah domestik, sehingga bila perempuan bekerja di sektor publik harus menanggung beban ganda.

Peminggiran terhadap perempuan atau laki-laki  dalam pembangunan mengakibatkan  kesenjangan akses perempuan atau laki-laki dalam mendapatkan peluang atau kesempatan yang adil dalam proses pembangunan. Perempuan atau laki-laki tidak dapat secara adil berpartisipasi, mengontrol maupun memanfaatkan hasil pembangunan. Akibatnya perempuan atau laki-laki tertinggal, padahal perempuan dan laki-laki selain merupakan potensi juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan.

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan:

  1. Analisa Gender yaitu cara mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya,
  2. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Implementasi dan pelaksanaan PUG di seluruh kementerian, lembaga dan daerah dikuatkan melalui Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut memuat Instruksi Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/ Tertinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Untuk itu proses PUG ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

 Isu Gender Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana

Paradigma baru pembangunan Indonesia mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat. Pengikutsertaan masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan tidak lagi menjadi obyek pembangunan, melainkan sebagai subyek pembangunan. Oleh karena itu, keikutsertaan laki-laki dan perempuan secara aktif dalam proses, pelaksanaan, pengendalian, dan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan (Jayagiri, 2001) untuk meminimalisir isu gender.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap satu pihak (perempuan atau laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender dalam pelaksanaan pembangunan.

Agar lebih mudah menggali isu gender dalam pembangunan bidang penanggulangan bencana, dapat dilakukan dengan analisis gender dengan memperhatikan 4 indikator yaitu Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat (AKPM):

–      Akses; adil/setara bagi perempuan atau laki-laki dalam mendapatkan peluang atau kesempatan dalam mendukung pembangunan bidang penanggulangan bencana

–      Kontrol; adil/setara bagi perempuan atau laki-laki dalam menjalankan fungsi kontrol/pengambilan keputusan terhadap proses pembangunan bidang penanggulangan bencana

–      Partisipasi; adil/setara bagi perempuan atau laki-laki sesuai dengan kapasitasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang penanggulangan bencana

–      Manfaat; adil/setara bagi perempuan atau laki-laki dalam memanfaatkan hasil pembangunan bidang penanggulangan bencana

Dalam menggali isu gender pembangunan bidang penanggulangan bencana harus memperhatikan penyusunan kegiatan pembangunan yang dijalankan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan memasukkan isu gender dalam setiap rencana pembangunan yang dijalankan. Selain itu harus diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan bidang penanggulangan bencana tahun 2010-2014 antara lain pada bidang pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi

Berbagai contoh isu gender pada pembangunan bidang penanggulangan bencana yang sekarang masih menonjol adalah:

  1. Isu Gender Pada Pencegahan Bencana;

Hasil kajian Pusat Studi Wanita UGM tentang Penanggulangan Bencana yang Responsif Gender (2009) di Yogyakarta menunjukkan bahwa, pengetahuan tentang bencana terutama bencana gempa bagi kelompok perempuan dan anak-anak masih rendah. Perempuan lebih rendah pengetahuannya dibandingkan dengan kelompok laki-laki terhadap bagaimana mengurangi resiko bencana gempa. Pada banyak kasus, diperlukan pelibatan yang lebih intensif bagi kelompok perempuan melalui organisasi perempuan dan pelibatan anak-anak melalui sekolah-sekolah untuk mendapatkan pengetahuan yang baik terkait bencana dan pengurangan resiko terjadinya korban.

Hasil kajian lain yang dilakukan PSW UGM (2010) tentang Pemberdayaan Perempuan di daerah Rawan Bencana di wilayah Gunung Kidul menunjukkan bahwa, perempuan mempunyai peran penting terhadap sistem konservasi lahan dalam upaya pencegahan bencana tanah longsor dengan ikut aktif dalam melakukan penghijauan di sekitar pemukiman mereka. Namun demikian, berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk mendorong konservasi lahan hanya dilakukan dengan melibatkan kelompok tani hutan yang didominasi oleh laki-laki. Pada banyak kasus terlihat adanya ketidakadilan berkaitan pengabaian peran kelompok perempuan dalam konservasi lahan, pengabaian kelompok perempuan dalam ikut mengambil keputusan dalam sistem konservasi lahan dan juga pengabaian terhadap pengetahuan resiko bencana dan dampaknya.

2. Isu Gender Pada Tanggap Darurat Bencana

Hasil Kajian Pusat Studi Wanita UGM pada Sistem Tanggap Darurat Bencana Merapi (2012) menunjukkan bahwa diperlukan fasilitas umum (fasum) terutama MCK yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. MCK yang diperuntukkan untuk kelompok perempuan harus berjumlah dua kali lebih banyak dibandingkan dengan MCK yang digunakan laki-laki. Waktu yang dibutuhkan perempuan untuk memanfaatkan MCK ternyata lebih lama dibandingkan dengan laki-laki. Untuk menghindari antrian yang panjang, maka MCK yang diperuntukkan kelompok perempuan harus disediakan lebih banyak. Masalah ini akan selalu menjadi isu dalam setiap keadaan darurat bencana.

Di sisi lain, jumlah korban bencana Merapi ternyata lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknya laki-laki yang tidak mau diewakuasi karena merasa lebih bertanggung jawab terhadap keamanan harta benda terutama hewan ternaknya. Pada kasus ini, diperlukan pengetahuan yang lebih baik pada kaum laki-laki dan juga perempuan berkaitan dengan sistem evakuasi yang dilakukan oleh petugas evakuasi, bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan.

3. Isu Gender Pada Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Hasil kajian Pusat Studi Wanita tentang Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pasca Bencana (2009) menunjukkan bahwa Ekonomi Rumah Tangga yang lebih banyak dikelola oleh perempuan ternyata lebih cepat bangkit dan berjalan kembali pasca bencana gempa di Yogyakarta. Permalahannya terletak pada: (a) Sistem permodalan yang disediakan oleh perbankkan yang seringkali mendeskriminasi usaha kecil yang dikelola oleh perempuan untuk mendapatkan modal; (b) Pelatihan sistem penguasaan teknologi dan menejemen usaha masih sering hanya diberikan kepada usaha yang lebih besar yang kebanyakan dikelola oleh laki-laki. Isu deskriminasi kepada kelompok perempuan untuk mendapatkan modal dan pengetahuan teknologi serta manajemen usaha sering kali ditemukan pada masa rehabilitasi bidang ekonomi pasca bencana.

Kajian lain yang dilakukan oleh Komite Kemanusiaan Yogyakarta (KKY) (2010) tentang bencana gempa Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah korban perempuan lebih banyak ditemukan dalam reruntuhan rumah di bagian dapur. Kondisi itu terjadi karena kontruksi bangunan dapur biasanya dibuat sidak sekuat bagian rumah yang lain. Ketidakamanan bangunan ini berdampak buruk bagi kaum perempuan yang biasa berada di ruang dapur tersebut. Isu pengetahuan keamanan bangunan terhadap semua bagian bangunan rumah di wilayah rawan bencana untuk melindungi semua anggota rumah tangga penting pada masa rekontruksi.

Isu Gender Pada Program/Kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Renstra BNPB 2010–2014 memuat Strategi Pembangunan bidang penanggulangan bencana yang secara jelas diarahkan untuk mencapai:

Visi
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Misi

  1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko
  2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
  3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan tugas pokok pertama dari BNPB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara. Visi, misi dan tugas pokok tersebut memberi arah pedoman pada semua program dan kegiatan yang dilakukan harus mengarah pada konteks tersebut. Keadilan dan kesetaraan termasuk di dalamnya keadilan dan kesetaraan gender harus menjadi landasan dalam melaksanakan program dan kegiatannya.

Sesuai dengan prioritas pembangunan bidang penanggulangan bencana 2010-2014, maka isu gender pada program/kegiatan BNPB difokuskan untuk mendukung pembangunan sesuai prioritas.

 

PEMAHAMAN TENTANG PUG, ARG, PPRG

 

A. Arah Pembangunan Penanggulangan Bencana

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 dengan rumusan sebagai berikut :

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Visi RPJPN tahun 2005–2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Pencapaian visi tersebut dilakukan dengan beberapa tahap yaitu ke-1, 2005-2009, ke-2, 2010-2014, ke-3, 2015-2019 dan ke-4, 2020-2024. Secara lebih khusus penanggulangan bencana masuk dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) yaitu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Konsep penanggulangan bencana dengan hanya memberi bantuan bahan pangan dan obat-obatan dianggap sudah usang. Kini masanya melihat bencana sebagai manajemen pengelolaan sumber daya, baik alam maupun manusia. Pelibatan masyarakat secara menyeluruh diharapkan mampu mengurangi dampak bencana dalam jangka panjang. Bencana menimbulkan dampak berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Dampak buruk bencana tidak hanya terhadap fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis, tetapi juga perubahan peran gender antara laki-laki dengan perempuan Dalam situasi bencana, beban kerja domestik perempuan biasanya relatif meningkat, terutama untuk mencari bantuan dan mengurus anak, orang tua, atau mereka yang sakit. (Sastriyani: 2009). Berdasarkan berbagai data yang ditemukan, menyatakan bahwa perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap bencana, perempuan juga  menempati prosentase korban yang lebih banyak dibandingkan laki-laki (disebabkan karena faktor halangan fisik, sosial budaya, dan kendala dalam mengakses pelayanan dan bantuan yang seharusnya menjadi hak perempuan).

Hasil beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang rentan terhadap bencana. Prihastuti (2009) menyatakan bahwa dari pengalaman gempa di Yogyakarta Tahun 2007 terlihat bahwa korban perempuan menempati prosentase yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Lebih lanjut ia tenyatakan bahwa setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi yaitu faktor halangan fisik, sosial budaya, dan faktor kendala dalam mengakses pelayanan dan bantuan yang seharusnya menjadi hak perempuan. Enarson (2009) menyatakan bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang dibangun oleh masyarakat. Perempuan memiliki lebih sedikit akses ke sumberdaya, seperti: jaringan sosial, transportasi, informasi, keterampilan (termasuk didalamnya melek huruf), kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Sementara aktorfaktor tersebut penting dalam penanggulangan bencana. Hasil temuan Komnas Perempuan untuk Aceh (2006) menunjukkan bahwa kaum perempuan (terutama janda) mengalami kesulitan untuk mengakses bantuan. Partisipasi perempuan Aceh dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga belum maksimal (Priyono, 2007).

Secara umum sesuai UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, program penanggulangan bencana dirinci sebagai berikut: 1) sebelum bencana: pencegahan (prevention), penjinakan (mitigation), dan kesiapsiagaan (preparedness); 2) selama bencana: tahap awal, tahap darurat (response), konsolidasi (consolidation) dan tahap akhir, rehabilitasi (rehabilitation); dan 3) sesudah bencana: rekonstruksi, dan pembangunan (development).

Tugas pokok dalam undang-undang tersebut diterjemaan oleh BNPB dalam bentuk renstra untuk melaksanakan pembangunan penanggulangan bencana. Rencana strategis BNPB tahun 2010-2014 memuat dengan jelas beberapa kegiatan utama yang masuk dalam 3 kedeputian yaitu:

  1. Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; dengan kegiatan pokok:
  1. Kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencana
  2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana
  3. Kegiatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
  4. Kegiatan tanggap darurat di daerah terkena bencana
  5. Kegiatan pengelolaan bantuan darurat kemanusiaan di daerah terkena Bbncana
  6. Kegiatan perbaikan darurat bencana dalam rangka pemulihan dini sarana dan prasarana vital di daerah terkena bencana
  7. Kegiatan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana
  8. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik di wilayah pasca bencana
  9. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana
  10. Kegiatan penanganan pengungsi pasca bencana
  1. Deputi Bidang Penanganan Darurat; dengan kegiatan pokok:
  1. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dengan kegiatan pokok:

Sesuai dengan tugas pokok BNPB tersebut, maka harus dilakukan langkah nyata pengkoordinasian pengintegrasian gender dalam setiap program kerja/kegiatan melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

 

B. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat  yang sama dalam pembangunan. Penganggaran yang responsif gender adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu yang indikator input, output dan outcomenya menjamin terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan keadilan gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. PPRG merupakan instrument untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang selama ini masih ada, akibat dari konstruksi sosial dan budaya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Dengan PPRG  program, kegiatan atau proyek akan lebih efektif dan berkeadilan.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi. Berikut konsep tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender:

1)       perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program atau pun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor;

2)       perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya.

Konsep penganggaran responsif gender :

1)       dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan;

2)       anggaran responsif gender penggunaannya diarahkan untuk membiayai program/ kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi  perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan

3)       anggaran responsif gender dialokasikan untuk membiayai kebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1)       Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender;

2)       Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender.  Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya;

3)       Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

Proses palaksanaan PPRG dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti dalam diagram berikut:

identifikasi_1

Penyusunan PPRG BNPB dilakukan oleh perencana kebijakan, program ataupun kegiatan. PPRG didahului dengan analisis situasi/ analisis gender  menggunakan metode Gender Analisis Pathway (GAP). PPRG dilakukan setiap tahun pada waktu penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan dan anggaran. Langkah dalam menyusun PPRG terdiri dari 9 langkah analisis gender dengan metode GAP dilanjutkan dengan langkah menyusun Gender Budget Statement (GBS) dan langkah menyusun kerangka acuan atau Term Of Refference (TOR). GBS adalah dokumen anggaran yang menginformasikan bahwa output kegiatan dan atau biaya yang dialokasikan untuk menghasilkan output kegiatan telah responsif gender dan akan mengatasi masalah kesenjangan gender.

 

PEMAHAMAN ANALISIS GENDER . GBS

Analisis Gender

Penyusunan PPRG merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Analisis situasi/analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN, Renstra KL, RKP, Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara, sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBN, RKA-KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsive gender. Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja KL. Penyusunan Dokumen Renja menggunakan analisis gender.

Analisis gender/analisis situasi yang dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:

  1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
  2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat;
  3. Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan;
  4. Indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/ sub-kegiatan.

Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender.

Penyusunan Gender Budget Statement

 

Hasil analisis gender kemudian dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS). GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain Gender Analisys Pathway (GAP).  Penyusunan GBS pada tingkat output telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain Gender Analisys Pathway atau GAP).

 

Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Penggaran yang Responsif Gender                ( PPRG )  ditutup pada tanggal 19 April 2013 oleh  Bapak.Drs. Dermawan , M. Si  di hadapan Peserta Pelatihan di Hotel Alila, Jl. Pecenongan 17 Jakarta 10130/

Ditulis oleh : Roswanto, SE – Pusdiklat PB BNPB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s