SOSIALISASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

Sistem Kepegawaian selalu mengalami fluktuasi implementasi berbagai hal dan lini yang saling bersinggungan, jika tidak dilakukan pemahaman dan konsolidasi yang baik akan menghambat keberhasilan Sistem Kepegawaian itu sendiri. Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Umum BNPB Drs. Mulatno, M.Si saat membuka acara Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diselenggarakan di Hotel Mirah, Jl. Pangrango No. 9A, Bogor , 26 s.d 28 Juli 2013

art1

Lebih lanjut Purwanto., M.M. (BKN) menyampaikan bahwa saat ini terdapat tiga persoalan yang terjadi dalam sistem kepegawaian kita. Pertama dalam kaitannya dengan sistem, dimana terdapat peraturan yang belum disesuaikan secara penuh dan terencana. Banyak peraturan yang harus dibenahi dan ditata kembali dengan suatu regulasi yang baik dan sesuai peraturan. Kedua adalah soal Lembaga Negara/Instansi Pemerintah. Berdasarkan fakta  empiris/pengamatan , terlalu banyak lembaga jyang menangani suatu permasalahan, contoh masalah kepagawaian ditangani oleh Menpan dan RB, BKN, LAN, Kemendagri. Selain itu terjadi ketimpangan  sumber daya  aparatur yang ada terutama dari segi pendidikan, apalagi jika dikaitkan dengan kebutuhan terhadap pelayanan masyarakat.

Berkaitan dengan Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS, seperti diketahui bahwa pembinaan PNS dalam pangkat dan jabatan/ karier PNS sejauh ini didasarkan pada capaian prestasi kerja, yang dituangkan dalam DP3, Kenyataannya, Proses Penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3 – PNS telah kehilangan arti dan makna substantive, tidak terkaitan secara langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS, DP3 – PNS secara subtantif tidak merefleksikan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktifitas  dan kontribusi PNS terhadap organisasi, maupun seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Lebih dari pada itu, penilaian DP3 – PNS lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku              (behavior) yang berfokus pada karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, dan berfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktifitas dan pengembangan pemanfaatan potensi.

Untuk memperbaiki sistem tersebut yang telah terjadi, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 46 tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku PNS, Penilaian Prestasi Kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Prestasi kerja PNS terdiri atas dua unsur, unsur pertama sasaran kerja yang berasal dari kontrak kerja, terdiri atas aspek kuantitas, kualitas, waktu, serta biaya dengan bobot penilaian 60 %, dan unsur kedua yakni perilaku kerja yang berasal dari pengamatan berupa orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, serta kepemimpinan. Unsur perilaku ini memiliki bobot penilaian 40 %.

art2

Dalam penilaian prestasi kerja, PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai(SKP) sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya yang secara umum telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja sebuah organisasi Kelembagaan / Instansi Pemerintah.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu menjadi media transfer pengetahuan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur di Badan Nasional Penanggulangan Bencana.(Ros)

art3

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s